Pemerintah evaluasi pelaksanaan kebijakan tekan defisit perdagangan

Jakarta 16/1 (ANTARA News) – Pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang sudah diterbitkan agar pelebaran defisit neraca perdagangan tidak terjadi lagi di masa depan.

“Setiap saat kita evaluasi efektivitas kebijakan ekspor dan upaya mengendalikan impor,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Rabu. 

Sri Mulyani mengatakan berbagai upaya untuk mendorong ekspor nonmigas dan mengurangi impor migas sudah dilakukan pemerintah.

Kebijakan yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki iklim investasi untuk mendorong masuknya modal kepada industri berbasis ekspor dan substitusi impor.

Selain itu, mewajibkan pemanfaatan biodiesel (B20) untuk mengurangi impor solar serta menaikkan tarif PPh impor untuk barang-barang mewah. 

Sri Mulyani memastikan kebijakan tersebut sudah mulai memperlihatkan hasil karena pelaku industri sudah mulai memakai bahan bakar biodiesel.

“Berdasarkan statistik, sejak penggunaan B20, hampir semua impor minyak terutama diesel menurun,” katanya.

Kenaikan tarif PPh impor ikut menurunkan impor barang jadi sebesar 12,9 persen diikuti barang mewah 15,4 persen, meski barang konsumsi masih naik sebesar 0,5 persen.

Meski demikian, ia mengakui impor migas masih cukup tinggi sehingga menjadi salah satu penyebab utama defisit neraca perdagangan sepanjang 2018 mencapai 8,57 miliar dolar AS.

“Kita lihat beberapa langkah yang sudah dilakukan memberikan dampak, tapi impor masih cukup besar, seperti minyak,” ujar Sri Mulyani. 

Untuk itu, evaluasi ini dilakukan termasuk kemungkinan adanya penggunaan instrumen fiskal agar ekspor produk manufaktur meningkat dan negara tujuan dagang makin bertambah.

Baca juga: BPS: Neraca perdagangan 2018 alami defisit terbesar
Baca juga: BI: defisit neraca perdagangan trennya menurun
Baca juga: BPN Prabowo-Sandi kritisi defisit neraca perdagangan

Pewarta: Satyagraha
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019