DJBC dukung upaya kemudahan layanan ekspor sektor otomotif

Jakarta (ANTARA News) – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mendukung rencana kemudahan prosedural layanan kepabeanan dan perbaikan proses bisnis untuk mendorong ekspor dari sektor otomotif.

“Ini akan memberikan dampak yang luar biasa positif, baik dari sisi investory di manufaktur, kemudian transportasi, maupun administrasi,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi seusai mengikuti rapat koordinasi peningkatan ekspor di Jakarta, Kamis.

Heru mengatakan kemudahan yang mendapat respon positif dari pelaku usaha ini, akan diimplementasikan dalam waktu satu atau dua minggu kedepan untuk mengurangi antrian barang serta menekan kemacetan pelayanan di pelabuhan.

“Ini akan diberikan kepada perusahaan yang bereputasi baik, yaitu reputable trader yang bagus dan selama ini menjadi mitra utama, sehingga tidak ada keraguan-keraguan bahwa ini akan disalahgunakan,” katanya.

Melalui layanan ini, ia menjelaskan, maka eksportir tidak perlu lagi menyampaikan dokumen pemberitahuan sebelum memasuki pelabuhan, karena surat-surat tersebut dapat dipenuhi ketika barang sudah berada di atas kapal.

Selain itu, barang manufaktur yang sudah jadi bisa segera dikirim ke pelabuhan tanpa harus menunggu usainya keseluruhan masa produksi dan proses pengembalian kendaraan bermotor yang cacat juga dapat dilakukan dengan cepat tanpa tercatat dalam dokumen ekspor.

Baca juga: Menperin pacu ekspor industri otomotif
Baca juga: Ekspor untuk kendaraan SUV Korea Selatan mengalami kenaikan

“Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, akan secara konkrit mengurangi cost dan waktu. Mengenai besarannya, kami sudah bicara dengan asosiasi dan nanti mungkin akan muncul angka-angkanya setelah ini,” katanya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga merumuskan kebijakan lain untuk meningkatkan kinerja ekspor guna memperbaiki neraca perdagangan yang melemah sepanjang 2018 yaitu melalui simplifikasi prosedural dan efisiensi logistik.

Kebijakan simplifikasi prosedural ekspor dapat memberikan efisiensi biaya dan waktu karena terdapat pengurangan komoditi yang wajib menyertakan Laporan Surveyor (LS) dan Larangan Terbatas (Lartas) perizinan ekspor.

Sedangkan, kebijakan untuk meningkatkan efisiensi sektor logistik, melalui optimalisasi sistem Delivery Order (DO) berbasis jaringan, dapat mendorong kualitas arus barang dan jasa di pelabuhan serta menekan waktu bongkar muat barang. 

Baca juga: DJBC gandeng BKPM tingkatkan pelayanan dan pengawasan
Baca juga: Presiden dorong ekspor produk otomotif
Baca juga: Presiden akan pantau ekspor otomotif ke Vietnam

Pewarta: Satyagraha
Editor: Apep Suhendar
COPYRIGHT © ANTARA 2019