Tantangan perusahaan pembiayaan di 2019

Di tengah kelesuan ekonomi, perusahaan pembiayaan (multifinance) tetap mampu tumbuh, meskipun melandai pada tahun ini. Ada ragam tantangan yang melanda salah satu industri keuangan tersebut.

Pada September 2018, muncul kasus perusahaan pembiayaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang diduga menggunakan penjaminan dengan piutang fiktif sehingga kerugian ditaksir mencapai Rp 14 triliun. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin delapan perusahaan pembiayaan dan membekukan sekitar.

Lantas, sejauh mana kinerja perusahaan pembiayaan tersebut? Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan menegaskan kegiatan perusahaan pembiayaan adalah melakukan usaha sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring) , kartu kredit dan pembiayaan konsumen (consumer finance).

Sebelumnya kinerja perusahaan pembiayaan dibagi menurut lima jenis usaha yakni sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, pembiayaan konsumen dan pembiayaan lainnya. Namun sejak September 2016, kinerja perusahaan pembiayaan disajikan menurut pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dan memang, data OJK menunjukkan total pembiayaan hanya tumbuh 5,92% dari Rp 411,19 triliun per Oktober 2017 menjadi Rp 435,55 triliun per Oktober 2018. Pertumbuhan yang menipis dari 6,06% pada bulan sebelumnya Dewapoker.

Rinciannya, pembiayaan investasi naik cukup signifikan 16,18% dari Rp 117,19 triliun menjadi Rp 136,15 triliun dengan kontribusi 31,26% dari total pembiayaan Rp 435,55 triliun. Pembiayaan modal kerja naik tipis 3,19% dari Rp 23,52 triliun menjadi Rp 24,27 triliun (5,57%). Sedangkan pembiayaan multiguna naik 6,28% dari Rp 239,29 triliun menjadi Rp 254,32 triliun (58,39%).

Sementara itu, pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK naik 5,47% dari Rp 128 miliar menjadi Rp 135 miliar (0,03%). Sebaliknya, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah justru turun signifikan 33,42% dari Rp 31,06 triliun menjadi Rp 20,68 triliun (4,75%).

Meskipun rapor kurang menggelora, perusahaan pembiayaan mampu meningkatkan laba bersih 22,24% dari Rp 11,15 triliun menjadi Rp 13,63 triliun.

Untung rugi jalan tol

Harus diakui, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla cukup masif membangun jalan tol di Indonesia. Proyek infrastruktur selalu digadang-gadang sebagai program unggulan rezim ini. Jalan bebas hambatan juga menjadi salah satu bahan jualan pasangan calon petahana, Jokowi – Ma’ruf Amin, dalam menyongsong Pemilu Presiden 2019.

Selama empat tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi, KONTAN mencatat jalan tol yang sudah resmi beroperasi mencapai 460,92 kilometer. Jumlah tersebut setara 36% dari total jalan tol yang kini beroperasi sepanjang 1.294,50 km.

Hingga tahun depan, pemerintah menargetkan total panjang jalan tol yang resmi beroperasi di Indonesia bertambah menjadi 1.852 km. Dengan kata lain, Jokowi membidik tambahan jalan tol baru hingga 557,5 km di tahun politik 2019.

Proyek jalan bebas hambatan memang salah satu ikhtiar pemerintah untuk membuka akses transportasi dan mempercepat arus barang. Harapannya, laju perekonomian di dalam negeri terus meningkat.

Proyek jalan tol memang bisa memunculkan multiplier effect. Selain membuka lapangan kerja baru dan menghidupkan jalur logistik, kehadiran jalan tol memantik aneka peluang bisnis. Sebut saja bisnis properti di sekitar pintu masuk-keluar jalan tol, bisnis transportasi, hingga bisnis pariwisata.

Di atas kertas, proyek jalan bebas hambatan tampaknya bisa mendatangkan manfaat yang besar bagi perekonomian nasional. Namun jangan lupa, ada pula efek negatif proyek jalan tol.

Bagi pengelola atau badan usaha jalan tol (BUJT), indikator keberhasilan proyek tol tentu berpulang pada keuntungan finansial. Misalnya, volume lalu lintas begitu ramai dan sesuai harapan. Dengan demikian, perputaran uang lancar dan tingkat pengembalian investasi sesuai ekspektasi.

Sebaliknya, jika arus lalu lintas di jalan tol sepi dan tak sesuai dengan harapan, yang pusing adalah pengelola, bukan pemerintah. Maka itu, BUJT perlu cermat memperhitungkan bisnis jalan tol.

Coba lihat salah satu pengelola jalan tol, PT Waskita Karya Tbk. BUMN ini masih kesulitan menjual tujuh proyek jalan tol mereka ke investor. Dari target menjual 10 jalan tol, Waskita Karya baru berhasil menjual tiga proyek.

Tentu ada banyak faktor kenapa Waskita sulit menjual jalan tol. Satu pemicunya, boleh jadi, investor tak tertarik karena jalan tol yang ditawarkan tak menguntungkan.

Independensi BRTI

Setelah cukup lama tertunda akhirnya pada Rabu (19/12) Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara resmi melantik Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (KRT-BRTI) masa jabatan tahun 2018–2022

Ketua BRTI Ismail, juga juga Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPI), Wakil BRTI adalah Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) dan Danrivanto Budhijanto sebagi anggota, ketiganya unsur pemerintah. Dari unsur masyarakat: Agung Harsoyo, Bambang Priantono, I Ketut Prihadi Kresna, Johny Siswadi, Rolly Rochmad Purnomo dan Setyardi Widodo.

Terkait kekhawatiran independensi terganggu karena ada anggota BRTI dari perusahaan telekomunikasi, Rudiantara menjelaskan, mereka tidak terafiliasi. Lantaran sudah memasuki masa pensiun. Ke depan menurut Rudiantara, BRTI tidak hanya membuat regulasi, tetapi kewenangan akan lebih luas IDN Poker.

Jadi tidak hanya berfokus pada pipa telekomunikasi tetapi juga internet, over the top (OTT) dan semua yang berkaitan dengan teknologi informasi. Ke depan, berubahnya teknologi menyebabkan regulasi juga berubah dan arahnya ke IP base, semua itu internet protocol, jelas Rudiantara.

Cita-cita tersebut menjadi awal bagus menjadikan BRTI mempunyai kewenangan lebih luas. Namun jika masih di bawah kekuasaan Kominfo, tetap saja muncul kekhawatiran soal independensi BRTI. Seperti belum selesainya penetapan biaya interkoneksi, pengaturan OTT dan soal izin lisensi Bolt.

Memang banyak persoalan yang memerlukan independensu BRTI. Misalnya terkait. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. Sejatinya BAKTI memiliki tugas mulia yakni membangun prasarana telekomunikasi di terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta menyasar 5.000 desa agar dapat menikmati layanan telekomunikasi pada 2020.

Per Oktober 2018, jumlah stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) Bakti Sinyal yang on air sebanyak 758 unit di 21 provinsi dan 121 kabupaten. Padahal berdasarkan aturan, BAKTI hanya penyedia infrastruktur pasif seperti menara bukan BTS dan penyediaan tanah. Jika BRTI masih di bawah Kominfo, hal-hal seperti ini bisa memperbesar potensi benturan kepentingan. Agar lebih independen dan memiliki taji, seharusnya BRTI lepas dari Kominfo dan berdiri sendiri seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).•